Polemik: Alasan dibalik penundaan jilbab bagi polwan

Pernyataan kapolri akan mengijinkan polwan berjilbab disambut hangat masyarakat, namun kemudian seperti angin segar yang tiba-tiba datang lalu pergi lagi, tiba-tiba saja Wakapolri mengeluarkan sebuah telegram yang isinya: “Untuk mengatur ke­se­ra­gaman, baik mengenai warna dan mo­del jilbab yang digunakan polwan pa­da saat tugas, akan diterbitkan ke­pu­tusan Kapolri. Sambil menunggu ke­pu­tusan Ka­pol­r­i tersebut, pada saat menggunakan pa­kaian dinas polwan untuk sementara tidak mengenakan jilbab, kecuali polwan yang berdinas di Polda Aceh.“

polwan berjilbab (foto: ROL Republika)

Benarkah memakai jilbab melanggar peraturan?

Skep/702/IX/2005 hanya berisi soal sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS polisi, tidak ada larangan pemakaian jilbab bagi polwan. Kapolri Sutarman sendiri dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Kompolnas dan Polri di Jakarta sendiri pernah menyatakan bahwa “memakai jilbab itu adalah hak asasi manusia, seperti di Provinsi Aceh, polwan sudah berjilbab.”

Kapolri Sutarman

Penggunaan jilbab bagi polwan adalah suatu bentuk pelaksanaan ibadah dan keyakinan yang juga dijamin haknya dalam Undang-undang Dasar negara kita. Nah, apakah sebuah Keputusan lebih tinggi derajatnya dari Undang-Undang Dasar Negara? Bahkan lebih tinggi dari HAM?

Apa susahnya menerbitkan sebuah surat keputusan, bukankah tinggal ketik tandatangani dan sebarkan? Rasanya alasan ini terlalu dibuat-buat, dan sengaja dipersulit. Bahkan seorang praltisi hukum, Yuzril ihza M, menyatakan siap mengawal untuk menuntut ke mahkamah pengadilan jika ada polwan yang dilarang berjilbab.

kesimpulan raker komisi III DPR dan Kapolri soal jilbab

Alasan soal model dan bentuk jilbab

Jika keseragaman model dan bentuk menjadi alasannya, ini pun bukan soal yang sulit karena banyak pihak yang bisa merancangnya, termasuk para desainer pakaian muslim yang sudah terkenal, polri tinggal meminta mereka mendesain bentuk model jilbab yang sesuai. Promo dan Event Manager Rabbani, salah satu perusahaan retail kerudung terbesar, Ridwanul Karim mengatakan, sejauh ini, sudah sebelas sampel rancangan yang diberikan ke Mabes Polri.

contoh desain jilbab Rabbani untuk polwan

Jika sudah ada contoh model polwan di Aceh berjilbab, kenapa tidak model ini saja yang dipakai untuk seluruh jajaran polri?. Lagi pula sebenarnya di era Jendral Timur Pradopo menjabat sebagai Kapolri sudah ada hampir 60 model rancangan jilbab yang disiapkan polri. Menanggapi soal ini bahkan mantan wapres Yusuf Kalla dengan enteng menjawab, “jika polri bingung tiru saja model jilbab polwan di Inggris”.

Alasan anggaran dana untuk seragam jilbab bagi polwan

Jika polri beralasan belum ada dana untuk pakaian baru, jilbab bagi polwan, alasan ini pun kurang bisa diterima. Jika polri sanggup menganggarkan dana besar untuk mengadakan persenjataan dan pengembangan korpsnya, mustahil polri tidak bisa menganggarkan dana untuk seragam yang sebenarnya tidak terlalu besar.

Wacana soal jilbab yang berkembang selama ini adalah pada bagian penutup kepala (jenis kerudung) dan pakaian atas berlengan panjang, rasanya untuk hal ini tidak dibutuhkan biaya yang sangat besar, penggunaan jilbab adalah sebuah pilihan tentu polwan yang memilih untuk berjilbab akan bersedia mengeluarkan dana pribadi mereka. Bahkan seandainya bagi polwan yang tidak sanggup membelinya, rasanya banyak masyarakat yang akan membantu.

Menyikapi alasan soal anggaran dana ini bahkan sekarang muncul sebuah wacana pengumpulan dana “koin untuk jilbab polwan”.

telegram wakapolri soal penundaan jilbab

Lalu apa sebabnya polri tiba-tiba mengeluarkan larangan pemakaian jilbab bagi polwan, ada beberapa analisa yang berkembang di masyarakat soal ini.

Perselisihan dan persaingan di jajaran petinggi polri

Penundaan (pelarangan) pemakaian jilbab yang tiba-tiba membuat masyarakat bertanya-tanya dan mencoba menganalisanya. Imam Syafi’I,Jurnalis Bidang Kepolisian, Pemimpin Redaksi JTV, dalam opini mengatakan Pelarangan polwan memakai jilbab dengan alasan menunggu adanya perkap terkesan mengada-ada. Apalagi, kata Kapolri sendiri, sudah ada model jilbab Polda Aceh. publik yang makin cerdas bisa melihat adanya perselisihan di antara mereka. Lebih jauh Imam Syafi’i menganalisa, ketidaksolidan itu bisa jadi disebabkan adanya senjang senioritas. Meski Sutarman secara jabatan lebih senior, secara angkatan di Akpol kalah senior jika dibandingkan dengan Oegroseno. (Jawa Pos).

wakapolri Oegroseno

Intervensi luar terhadap polri

Analisa lain yang cukup kuat mengenai pelarangan jilbab yang tiba-tiba adalah adanya intervensi terhadap polri dari pihak-pihak tertentu.

Aktivis muda Muhammadiyah Mustofa B. Nahrawardaya, seorang aktivis muda Muhammadiyah, mensinyalir ada kelompok “intoleran” yang mengintervensi kapolri, mereka ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan. Kelompok ini sudah lama menentang jilbabisasi di sektor strategis, PNS misalnya. (kompasislam.com).

Analisa lain soal ini adalah adanya intervensi partai penguasa (demokrat, red). Menanggapi hal ini Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan membantah adanya informasi yang menyebutkan kalangan Istana meminta penundaan pemakaian jilbab. “Demokrat mendukung penggunaan jilbab polwan dan mendukung dikeluarkannya SK jilbab, penundaan penggunaan jilbab polwan merupakan kebijakan mandiri Polri secara lembaga. Sehingga ia memastikan tidak ada intervensi dari mana pun, termasuk Istana dalam masalah tersebut." (republika)

PENUTUP

Apa pun alasan dibalik penundaan ini, Kita berharap semoga polemik ini segera selesai dan kapolri segera mengeluarkan keputusan soal jilbab bagi polwan seperti harapan segenap masyarakat.